Network
PR SUBANG - Pilkada Majalengka 2024 diperkirakan akan menghadapi tantangan besar terkait potensi kerawanan sosial di masyarakat. Dengan hanya dua pasangan calon yang bertarung, yaitu Karna Sobahi-Koko Suyoko dan Eman Suherman-Dena M. Ramdhan, situasi politik di Majalengka bisa menjadi lebih rentan terhadap konflik sosial.
Menurut akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, Pilkada dengan dua paslon memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi karena persaingan cenderung lebih tajam, serta bisa menciptakan polarisasi yang berisiko memecah belah masyarakat.
Panelis pada Cawapres Pemilu 2024 ini menegaskan, ketegangan tidak hanya akan terjadi di antara para elit politik, tetapi juga meluas hingga ke akar rumput, jika tidak ada upaya preventif dari semua pihak yang terlibat.
"Untuk menghindari gesekan atau konflik sosial, elit parpol pengusung dua paslon, relawan, pemda, polisi, KPU, dan Bawaslu harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui adu gagasan, bukan adu hoaks," ujar Prof Fauzan usai menjadi narasumber dalam pelantikan HMI Cabang Majalengka di Gedung Nyai Rambut Kasih Majalengka, Selasa 3 September 2024.
Baca Juga: Pj. Bupati Subang Tinjau Langsung Wilayah Terdampak Kekeringan, Cari Solusi Bersama
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung ini menuturkan bahwa elit politik, baik dari partai pengusung maupun relawan, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial selama Pilkada. Mereka diharapkan dapat mengedukasi masyarakat melalui penyampaian gagasan yang konstruktif, bukan dengan menyebarkan informasi yang dapat memecah belah atau menyesatkan.
"Jika birokrasi, ASN, pemda, penyelenggara, dan pengawas tidak netral, itu hanya akan memancing konflik. Ketika ada birokrat yang menunjukkan keberpihakan, hal itu bisa memancing perlawanan dari pihak lain. Lalu, penggunaan aparatur negara secara tidak netral dapat memperburuk situasi dan memicu resistensi dari pihak lawan, yang pada akhirnya dapat memperbesar potensi konflik," kata guru besar ilmu politik ini.
Seiring dengan meningkatnya suhu politik di Majalengka, masyarakat diimbau untuk lebih obyektif dalam menilai rekam jejak para calon pemimpin. Pilkada bukan hanya soal memilih siapa yang akan memimpin daerah, tetapi juga tentang memastikan bahwa pemimpin terpilih memiliki kapasitas dan integritas untuk memajukan daerah.
Masyarakat harus lebih kritis dalam menilai visi dan misi para calon, serta melihat apakah mereka memiliki rekam jejak yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan publik.
