Network
Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan utama DPR antara lain terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pembatalan ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik yang dinyatakan telah lulus seleksi PPPK 2023, judi online, masuknya penyedia jasa internet Starlink, persoalan pertanahan termasuk mafia tanah dan sertifikat tanah elektronik, serta peredaran narkoba di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan.
Baca Juga: Rail Clinic, Layanan Kesehatan dan Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat Hadir di Sekitar Stasiun Ketanggungan
“Pemerintah perlu segera menindaklanjuti seluruh permasalahan tersebut sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam mengurus rakyat,” pesannya.
Di samping itu, pada masa sidang ini DPR RI telah melakukan pembahasan terkait pemberian pertimbangan terhadap 7 calon duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia, 17 calon anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Periode 2024 -2028, dan pemberian kewarganegaraan RI kepada atlet sepakbola.
Terkait Diplomasi Parlemen, Puan menjelaskan pada masa persidangan ini DPR RI melalui BKSAP telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka penguatan fungsi diplomasi parlemen. DPR sendiri baru saja menjadi tuan rumah pertemuan parlemen sebagai bagian dalam rangka Forum Air Dunia (Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum) yang berjalan dengan sukses.
“Pertemuan ini menandai komitmen bersama untuk menangani masalah krisis air, dan menghasilkan ‘Nusa Dua Communique’ sebagai rangkaian komitmen pertemuan parlemen yang disepakati,” kata Puan.
Baca Juga: Cegah Judi Online, Sie Propam Polres Cirebon Kota Gelar Operasi Gaktiblin
Selain kegiatan multilateral, parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari negara-negara seperti Qatar, Serbia, Hungaria, Irlandia, Turki, Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok, Norwegia, dan Belgia. Kegiatan pertemuan juga dilakukan DPR dengan Duta Besar Portugal untuk Indonesia serta kunjungan ke negara Tanzania dan Namibia.
Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, Puan mengungkap DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Ke-2 Indonesian Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada tanggal 24-26 Juli 2024 di Jakarta.
“Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik,” urai cucu Bung Karno tersebut.
Setelah Rapat Paripurna penutupan masa sidang hari ini, DPR akan memasuki masa reses mulai dari tanggal 12 Juli sampai 15 Agustus 2024. Pimpinan DPR menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dewan dalam mewujudkan harapan rakyat.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat, SIM Keliling Satlantas Polresta Cirebon Hadir di Susukan
“Saatnya kita memasuki masa reses, untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” urai Puan.
“Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat,” imbuhnya.
Sebelum penutupan masa sidang, DPR pun telah menyepakati RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna tersebut. ***
