Network
PR SUBANG - Sigit Danang Joyo, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Dirjen Pajak Jatim I, dianggap layak untuk diajukan Presiden Joko Widodo ke Komisi III DPRI RI sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri, terjerat kasus hukum dan diberhentikan.
Saat ini, jabatan Ketua KPK sementara dibebankan kepada Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR, pernah berkomentar agar Presiden Joko Widodo segera menyerahkan nama calon Ketua KPK pengganti Firli Bahuri agar kinerja institusi pemberantasan korupsi tersebut dapat lebih maksimal.
Sosok pengganti Firli dapat diambil dari nama-nama calon pimpinan KPK yang tidak terpilih pada pemilihan tahuh 2019 lalu. Empat nama tersebut, yakni Sigit Danang Joyo, Lutfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Robby Arya Brata.
Pada uji publik seleksi calon pimpinan (komisioner) KPK 2019-2023 pada 27-29 Agustus 2019 lalu, Komisi III DPR RI memilih lima komisioner lewat mekanisme voting yang dihadiri 56 anggota Komisi III DPR. Firli meraih 56 suara, disusul Alexander Marwata (53), Nurul Gufron (51), Nawawi Pamolongo (50), dan Lili Pantauli Siregar (44).
Sigit berada di posisi ke-enam dengan 19 suara, tidak terpilih bersama empat calon lainnya, yakni Luthfi Jayadi Kurniawan (7), I Nyoman Wara (0), Johanis Tanak (0) Roby Arya (0).
Siapa Sigit Danang Joyo, seperti apa profil dan biodatanya?
Sigit, yang kini merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Dirjen Pajak Jatim I, dinilai memiliki rekam jejak baik, berprestasi di institusinya dan mengantungi sejumlah pengalaman di bidang hukum.
Dalam sebuah perbincangan dengan Hermanto Tanoko pada acara podcast yang ditayangkan di kanal YouTube milik crazy rich asal Surabaya tersebut, Sigit bercerita tentang pengalamannya sebelum mengikuti calon pimpinan (capim) KPK di 2019 lalu.
"Saat itu saya diorong untuk mengikuti capim KPK, awalnya saya tidak mau," kata Sigit ketika berbicara di podcast Hermanto Tanoko, yang diupload pada 15 Maret 2024 tersebut.
Namun, selain atas saran pimpinannya, saat itu Sigit melihat saat itu masyarakat tengah menjadi sangat sensitif terhadap Dirjen Pajak akibat kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan meledak dan menjadi bahan pergunjingan masyarakat.
"Kita di kantor pusat, kalau berangkat ke kantor naik metromini, kalau mau turun di (kantor) pajak itu langsung dibilangin "Gayus turun, Gayus turun", sedih banget saya," katanya.
"Publik itu men-judge kita seolah-olah kita ini institusi yang sangat buruk waktu itu."
Hal itu membuat PNS yang sudah mengabdi selama 22 tahun di Kementrian Keuangan tersebut memberanikan diri maju sebagai capim KPK.
"Aku ingin buktiin bahwa di pajak ada kok orang-orang yang juga sanggup bertarung, berkompetisi untuk hal-hal yang sifatnya pemberantasan korupsi dan sebagainya," kata Sigit.
Pimpinan Sigit di Kementrian Keuangan menganggap Sigit juga memiliki latar belakang di bidang hukum.
Dalam perjalanan karirnya, Sigit memang pernah bergelut di bidang hukum. Bersama teman-teman almamaternya, lulusan fakultas hukum Universitas Gadjah Mada tersebut pernah membuat Indonesian Court Monitoring, lembaga pengawasan peradilan.
Hal tersebut membawanya mengenal pengacara ternama seperti almarhum Adnan Buyung Nasution, Todung Mulia Lubis, Kamal Firdaus, hingga mantan Menkopolhukam Mahfud MD. Sigit menggawangi Indonesian Court Monitoring sembari bekerja sebagai lawyer, atau pengacara.
Profil Sigit Danang Joyo
Pria kelahiran 7 April 1976 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Sigit terakhir melaporkan LHKPN pada 27 Februari 2023 dengan total harta kekayaannya sebesar Rp 3.599.889.331 (Rp 3,5 miliar).
Dalam tayangan podcast YouTube Hermanto Tanoko selama hampir 35 menit tersebut, Sigit mengatakan ia lahir dan besar di Yogyakarta.
Setelah menamatkan pendidikan SLTA, ia kuliah di Fakultas Hukum Hukum UGM. Sigit bercerita saat mengikuti UMPTN untuk seleksi masuk UGM, pada akhirnya ia lolos dan mengambil di fakultas hukum UGM.
Saat berkuliah ia aktif di Senat Mahasiswa 1998, dia terlibat aktif di organisasi kampus, sigit pun diminta menjadi koordinator Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta. Dia bercerita saat kuliah, sempat ikut demo juga. Ketika lulus, sigit dan teman-teman sekampusnya
Sigit juga berbagi kisah bagaimana dirinya dapat bekerja di Kementerian keungan. Dia menyebutkan karena dorongan ibunya, untuk menjadi PNS, ia berhasil diterima di Kementrian Keuangan sejak tahun 2002.
Selama dua tahun di kementrian keuagan baru dia mendapat beasiswa ke Prancis di Sorbonne University dan Universite Paris Dauphine dengan jurusan perpajakan di kedua universitas tersebut. Ia mendapat beasiswa dari pemerintah Prancis, karena statusnya sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan kementrian keuangan.
"Asal muasal sistem perpajakan kita ini ya dari Perancis," tuturnya ketika berbicara dengan Hermanto Tanoko.
Kasus Gayus nampaknya membekas di benak pimpinan Dirjen Pajak di Jawa Timur tersebut. Masyarakat memang sangat geram karena berita bahwa pegawai Ditjen pajak golongan III A tersebut terlibat dengan sejumlah kasus mafia pajak dan memiliki harta hingga puluhan miliar.
Padahal Gayus ketika itu baru berusia 31 tahun, dan sebagai pegawai ditjen pajak yang belum genap 10 tahun bekerja.
Sigit menjelaskan bahwa kasus tersebut memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada perbaikan sistem perpajakan di Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ada tim yang dibentuk oleh staff khusus presiden untuk perbaikan sistem. Waktu itu dirjennya pak Tjiptardjo. Disebut ada kebutuhan, ini perlu orang pajak untuk perbaikan sistemnya itu betul-betul tepat sasaran. Saya terpilih. Saya gabung di staff khusus presiden waktu itu," kata Sigit.
Sigit pun memainkan perannya sebagai salah satu aktor yang membenahi perbaikan sistem perpajakan di Indonesia. Setelah diterbikan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 2009 tentang Percepatan Penanganan Penyimpangan Perpajakan, dua fokus pertama yang dilakukan oleh Dirjen pajak adalah penanganan kasus dan perbaikan sistim.
Sigit turut berkontribusi terhadap perbaikan dan monitoring perpajakan, mulai dari whistleblowing system, kemudian juga dibuat justice collaborator, selain juga dibangun database perpajakan.
"Ini bergulir terus akhirnya diinisiasi adanya Stranas PPK (Strategi Nasional Pencegahan Pemerasan Korupsi). Saya dua tahun di situ ditariklah oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden di Bidang Pengawasan Pembangunan)," kata Sigit. UKP4 dipimpin oleh begawan ekonomi Kuntoro Mangkusubroto.
"Kita berterima kasih sebetulnya, karena kasus itu menginisiasi supaya diterapkan perbaikan sistem ke seluruh kementrian/lembaga," kata Sigit.
Sigit mengatakan pajak merupakan bidang yang sangat dinamis, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya peraturan-peraturan di bidang pajak. Pajak itu reformasi tanpa henti, harus terus dinamis, untuk mengejar dinamika yang muncul dalam kancah global, ujarnya.
Sebelum menduduki posisi sekarang, Sigit pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan pernah pula menjadi anggota Satgas Anti Mafia Hukum, serta menjadi salah satu pendorong lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Demikian profil Sigit Danang Joyo, yang pernah menjadi calon pimpinan KPK di pemilihan 2019 lalu.
***
