Network
PR SUBANG - Pakar ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi menilai pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN dan politisasi bantuan sosial (bansos) bersumber dari keinginan untuk menang sekaligus takut kalah dari pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Karena paslon 2 semakin takut, khawatir kalau mereka tidak menang. Apalagi sudah terjadi sinyal Ganjar Pranowo-Mahfud MD melalui berbagai macam pernyataan Puan, Hasto akan merapat ke 1. Jika 2 putaran ini terjadi. Saya melihat sebagai ilmuwan politik yang terjadi akhir-akhir ini, ini simbol bahwa Paslon nomor urut 2 semakin ketakutan, semakin khawatir kalau mereka kalah. Karena memang ketidakmampuan prestasi yang ditunjukkan," terangnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Jumat, 19 Januari 2024.
Menurutnya, sejak kampanye dimulai, khususnya paslon 2 sudah menggunakan struktur birokrasi untuk menggerakkan pemenangan mereka.
Baca Juga: Program Satu Keluarga Satu Sarjana Jadi Impian Masyarakat
Hal itu sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan paslon nomor 2 sekaligus keterlibatan Jokowi yang sangat mendalam untuk memenangkan putranya, Gibran.
"Inilah yang kemudian mengakibatkan jumlah gerakan pengusulan pemakzulan presiden, karena memang Jokowi sudah agak keras keterlaluan. Itu yang kemudian wajar. Dan memang harus kita kawal bahwa luber jurdil harus menjadikan prinsip utama Pemilu 2024," tegasnya.
RIdho juga menyoroti kinerja penyelenggara pemilu yang seolah lumpuh. Para tim sukses paslon pun bersuara keras atas hal tersebut.
"Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang saat ini seakan tidak bisa berbuat apa-apa atau mandul, ya memang harus kita kritisi. Karena kalau enggak, mereka semakin tidak becus kerjanya. Nah jadi wajar ketika TPN Ganjar-Mahfud maupun Timnas Amin berteriak soal kecurangan pemilu di berbagai daerah," tegasnya.
