Network
SUBANGTALK- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jawa Barat meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Penegasan ini disampaikan oleh F PKS DPRD Jawa Barat menyusul banyaknya aspirasi dari masyarakat Jawa Barat yang menolak kenaikan harga BBM. Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si mengatakan surat terbuka terkait sikap penolakan tersebut, sudah dilayangkan ke Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya akan diserahkan
kepada Gubernur Jawa Barat dan Presiden Republik Indonesia.
Haru menjelaskan ada enam alasan F-PKS DPRD Jawa Barat menolak kenaikan BBM, yakni :
Baca Juga: Polda Jabar : Kebakaran Tangki Pertalite di Pertamina Balongan, Dugaan Awal Tersambar Petir
1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD RI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara melalui cabang produksi dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kenaikan BBM bersubsidi jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi.
2. Kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak pandemi COVID-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM bersubsidi, jelas memperparah kondisi tersebut, khususnya masyarakat menengah bawah. Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati kepada rakyat banyak.
3. Alasan kenaikan harga BBM bersubsidi disebabkan adanya salah sasaran.
Karena itu, seharusnya solusinya adalah memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, bukan malah menaikkan harganya. Kebijakan kenaikan harga BBM tidak nyambung dengan pokok persoalan.
4. Di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, Pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari utang.
