Network
Bahkan meskipun pejabat negara melaporkan hartanya, namun tidak sesuai dengan kepemilikan hartanya, dan sebagainya, hanya dijatuhi hukuman sanksi administrasi atau hukuman dari sang atasan atau pemimpin kementerian/lembaga.
“Jadi, tidak melapor, melapor tidak benar, melapor benar tapi asal hartanya tidak benar, tidak ada pidananya kalau di LHKPN hanya menyebut sanksi administrasi yang diberikan oleh atasan, jadi ada keterbatasan LHKPN," ungkap Fajar.
Fajar berpendapat, pemberitaan terkait LHKPN pada masa Pilkada 2024 biasanya digunakan sejumlah pihak untuk menyerang lawan politiknya.
Baca Juga: Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsos PPPA Kuningan Serap Wawasan dari Dinas PPPA Kota Bekasi
Namun, dalam menyampaikan informasi LHKPN dalam sebuah pemberitaan harus berdasarkan data fakta bukan asumsi yang berujung fitnah.
“Itu biasa terjadi saat Pilkada 2024. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika berbicara LHKPN adalah berbicara data, jika salah memberikan statement ke publik akan menjadi fitnah dan pencemaran nama baik,” katanya.
Sebelumnya beberapa media memberitakan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kusnanto yang berstatus Pejabat Negara / Wajib Lapor (PN/WL) ini tercatat dua tahun terakhir tidak melaporkan LHKPN.
Baca Juga: KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Agar Hindari Korupsi
Setelah tim redaksi melakukan cek fakta, LHKPN Kusnanto tercatat masih dalam proses verifikasi dan untuk proses pelaporan tahun 2024 tidak bisa dilakukan karena merupakan tahun berjalan.***
